I.
Latar Belakang
Perekonomian Indonesia sejak krisis
ekonomi pada pertengahan 1997 membuat kondisi ketenagakerjaan Indonesia ikut
memburuk. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai
7-8 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan
ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga
ada. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa
mencapai 400 ribu orang. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4 persen,
tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, sementara pencari kerja
mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun. Sehingga, setiap tahun pasti ada sisa
pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan jumlah
pengangguran di Indonesia bertambah.
Masalah kependudukan yang berhubugan
erat dengan pengangguran adalah kemiskinan, kemiskinan merupakan problematika
kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di
belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah
penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh Negara-negara berkembang
melainkan negara maju sepeti inggris dan Amerika Serikat. Negara inggris
mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi
industri di Eropa. Sedangkan Amerika Serikat bahkan mengalami depresi dan
resesi ekonomi pada tahun 1930-an dan baru setelah tiga puluh tahun kemudian
Amerika Serikat tercatat sebagai Negara Adidaya dan terkaya di dunia.
Masyarakat miskin sering menderita
kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi,
lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik
yang memadai. Daerah kantong-kantong kemiskinan tersebut menyebar diseluruh
wilayah Indonesia dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat tepian hutan,
desa-desa kecil yang miskin, masyarakat nelayan ataupuin daerah-daerah kumuh di
perkotaan.
Salah satu akar permasalahan kemiskinan
di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya
dsistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan
masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Misalnya saja tingkat
kemiskinan anatara Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta atau Bali, disparitas
pendapatan daerah sangat besar dan tidak berubah urutan tingkat kemiskinannya
dari tahun 1999-2002. Namun tidak hanya itu, berikut adalah beberapa penyebab
lain terjadinya kemiskinan di Indonesia.
II.
Review
1)
Penyebab terjadinya kemiskinan,
pengangguran dan kesenjangan pendapatan
A.
Sebab terjadinya kemiskinan
Pada umumnya di negara Indonesia
penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:
1.
Laju Pertumbuhan Penduduk.
Pertumbuhan penduduk Indonesia terus
meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Meningkatnya jumlah
penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum
mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban
ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban
ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis
kemiskinan.
2.
Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja
dan Pengangguran.
Secara garis besar penduduk suatu negara
dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong
sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja.
Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain.
Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas
umur maksimum. Jadi setiap orang atausemua penduduk kesenjangan dikatakan
lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata.
Pendapatan penduduk yang didapatkan dari
hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan
sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan
yang berlebih.
3.
Tingkat pendidikan yang rendah.
Rendahnya kualitas penduduk juga
merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena
rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya
perkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak
tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.
4.
Kurangnya perhatian dari pemerintah.
Pemerintah yang kurang peka terhadap
laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan.
Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat
kemiskinan di negaranya.
B.
Sebab terjadinya pengangguran
Faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya pengganguran adalah sebagai berikut:
a.
Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang
dengan Kesempatan Kerja
b.
Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang
c.
Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga
terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang.
Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama
atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak
terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan
yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan
sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang
tersedia.
d.
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja
antar daerah tidak seimbang
Jumlah angkatan kerja disuatu daerah
mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya
dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan
perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu
negara ke negara lainnya.
C.
Sebab terjadinya kesenjangan pendapatan
Adapun indikator-indikator kesenjangan
Pendapatan, antara lain sebagi berikut:
a)
UMR yang ditentukan pemerintah antara
pegawai swasta dan pegawai Pemerintah yang sangat berbeda.
b)
PNS (golongan atas) lebih sejahtera
dibandingkan petani
c)
Pertanian kalah jauh dalam meyuplai
Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya sekitar 9,3% di tahun 2011, padahal Indonesia
merupakan Negara agraris.
2)
Dampak yang terjadi akibat adanya
kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendapatan
Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu
negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan
ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di
suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan
pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.
Hal ini terjadi karena pengganguran
berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di
bawah ini:
1. Pengangguran bisa
menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang
dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan
nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada
pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran
yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
2. Pengangguran akan
menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang. Hal
ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan
perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan
demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika
penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan
berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
3. Pengangguran tidak
menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menye-babkan daya
beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil
produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor
(pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan
demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan
terpacu.
Dampak dari kemiskinan terhadap
masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks.
1. Pengangguran.
Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 saja sebanyak
12,7 juta orang. Jumlah yang cukup “fantastis” mengingat krisis
multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini.
Dengan banyaknya pengangguran berarti
banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak
bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan
pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli
masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat
2. Kekerasan. Sesungguhnya
kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran.
Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan
halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga
keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok,
menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara mengintimidasi orang lain] di atas
kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan
butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari
memalak.
3. Pendidikan. Tingkat putus
sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya
pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah
atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat
mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja
mereka sudah kesulitan.
4. Kesehatan. Seperti kita ketahui,
biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi
rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya
melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.
5. Konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa
bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas
kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita
alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan “keamanan”
dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif
disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.
Terlebih lagi fenomena bencana alam yang
kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah
orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan,
semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia. Baik di perdesaan
maupun perkotaan. Dan antara penggaruran, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
saling berhubungan dan mempunyai dampak yang cukup besar bagi negara.
Secara teoritis perubahan pola
distribusi pendapatan di perdesaan di sebabkan oleh faktor-faktor berikut:
a.
Akibat arus penduduk/L dari perdesaan ke
perkotaaan yang selama Orde Baru berlansung sangat pesat.
b.
Struktur pasar dan besarnya distoris
yang berbeda di perdesaan dengan perkotaan.
c.
Dampak positif dari proses pembanguan
ekonomi nasional diantaranya:
o Semakin banyaknya kegiatan-kegiatan ekonomi di perdesaan di luar sektor
pertanian seperti industri manufaktur.
o Tingkat produktivitas dan pendapatan (dalam nilai riil) L di sektor
pertanian meningkat.
o Potensi SDA ( sumber daya alam) yang ada di perdesaan semakin baik karena
di manfaatkan oleh penduduk desa (pemakain semakin optimal)
Tingkat kesenjangan distribusi
pendapatan diIndonesia dapat juga di ukur dengan metode Bank Dunia, yakni
membagi jumlah populasi ke dalam tiga kelompok yakni:
·
40% berpedapatan rendah
·
40% berpendapatan menengah
·
20 % berpendapatan tinggi
Ø Dampak Pengangguran Terhadap Pembangunan Ekonomi
Pengangguran menjadi masalah klasik
dalam ketenagakerjaan. Selain berdampak pada kehidupan masyarakat, pengangguran
juga berdampak pada terhambatnya pembangunan ekonomi sebuah Negara. Adapun
dampak pengangguran terhadap pembangunan ekonomi antara lain:
a. Ekonomi
: Turunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dan berkurangnya
penerimaan Negara akibat rendahnya pajak penghasilan.
b. Sosial
: Memberikan beban psikologis bagi pengangguran dan meningkatnya angka
kriminalitas. Selain itu, meningkatnya biasa social untuk membantu rakyat,
seperti: untuk rakyat miskin dan jaminan kesehatan.
c. Pendidikan:
Meningkatnya angka putus sekolah.
3)
Kebijakan-kebijakan untuk mengatasi
kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendapatan
Pengangguran
merupakan masalah utama dalam ketenagakerjaan di berbagai Negara di dunia. Oleh
karena itu, diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk menanggulangi masalah
ini, diantara sebagai berikut:
a. Wajib
belajar 12 tahun
b. Program
padat karya
c. Pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan
d. Program transmigrasi
e. Program
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
f. Perbaikan
System Informasi Kerja dari Kemenakertrans dan Pihak Swasta
g. Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Untuk mengatasi adanya ketimpangan
pendapatan, diperlukan upaya-upaya seperti halnya dalam mengatasi
kemiskinan, yaitu antara lain:
-
Subsidi modal terhadap kelompok miskin,
-
Peningkatan pendidikan (keterampilan)
tenaga kerja,
-
Menciptakan strategi pembangunan, yaitu
modernisasi pertanian dengan me-libatkan sektor industrisebagai unit
pengolahnya,
-
Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan membuat suatu jaringan pengaman sosialuntuk penduduk
miskin yang sama sekali tidak mampu untuk mendapatkan
keuntungan-keuntungandari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat
ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan
terisolasi secara fisik
Berikut ini adalah pilihan kebijakan
yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah kemiskinan:
1.
Peningkatan Sumber Daya Manusia.
2.
Membuat
dan memperluas lapangan kerja.
3.
Melakukan Optimalisasi dalam Sumber Daya
Manusia.
4.
Memberikan Bantuan Rumah tinggal.
III.
Daftar
Pustaka
Tidak ada komentar:
Posting Komentar